Download E-Paper

Pemda Diminta Perkuat Keberadaan Dewan Pengupahan Daerah

Sabtu, 31 Agustus 2013 - 08:50
JAKARTA (Pos Kota) - Pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diminta memperkuat keberadaan Dewan Pengupahan Daerah secara kelembagaan, sebagai persiapan menjelang pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang nantinya akan direkomendasikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UMP di wilayahnya. "Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan harus dipersiapankan dengan matang. Oleh karena itu, saya minta agar pemda benar-benar memperkuat kelembagaan dewan pengupahan di wilayahnya," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan keanggotaan Dewan Pengupahan yang terlibat dalam pembahasan UMP harus tetap memperhatikan keterwakilan keanggotaan unsur pemerintah, Serikat pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha. Dalam prosesnya, lanjut Menakertrans, pembahasan UMP/UMK ini diusulkan oleh dewan pengupahan daerah masing-masing yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak ahli/pakar, pengamat dan pihak akademisi, "Jadi dalam pembahasan UMP/UMK di tingkat dewan pengupahan, semua unsur terkait harus menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Para Pekerja melalui perwakilan Serikat Pekerja dapat menyampaikan usulannya, sebaliknya para pengusaha dapat menyampaikan usulannya, " ujar Muhaimin. Menurut data Kemnakertrans, di 33 Provinsi telah memiliki dewan pengupahan provinsi (Depeprov) sedangkan dari 492 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, baru tercatat 229 kabupaten/kota yang telah memiliki Depekab/Depeko) sedangkan sisanya sebanyak 263 belum memiliki dewan pengupahan. SURVEI KHL OLEH BPS Namun Muhaimin mengingatkan, rekomendasi kenaikan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), nantinya harus berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dari BPS tersebut nantinya diserahkan kepada Dewan Pengupahan daerah untuk menentukan prosentase besaran kenaikan UMP. "Masing-masing daerah KHL-nya pasti berbeda, jadi tentu saja prosentase kenaikan UMP-nya juga berbeda," kata Muhaimin.(Tri) Ilustrasi

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

Rekomendasi



-->