Kemendagri Tak Bisa Me-NonAktifkan Ratu Atut

Senin, 30 Desember 2013 21:28 WIB

Share
Kemendagri Tak Bisa Me-NonAktifkan Ratu Atut
JAKARTA (Pos Kota) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menon-aktifkan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, meskipun statusnya sudah tersangka. Itu disampaikanDirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan yang dihubungi wartawan, Senin (30/12)  malam. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirim surat kepada Kemendagri untuk menon-aktifkan Atut, tersangka korupsi Pemilu Kepala Daerah  Kabupaten Lebak dan alat kesehatan Provinsi Banten itu. "Kalau sudah terdakwa, kami segera memberhentikan sementara sesuai UU No 32/2004. Kalau tersangka, belum ada aturannya untuk menon-aktifkan," kata Djohermansyah. Menurut dia, Kemendagri adalah pelaksana undang-undang. "Kami tidak bisa melanggar undang-undang. Baiknya diusulkan dulu perubahan undang-undang ke DPR," saran Djohermansyah. (Johara/d)
Reporter: Admin Super
Editor: Admin Super
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar