Pengamat: Negara Harus Kendalikan Tata Kelola Hulu Migas

JAKARTA (Pos Kota) -  Di tengah krisis industri hulu migas yang menjadi sorotan publik, negara harus mengendalikan tata kelola industri hulu migas di tanah air. Kendali terhadap tata kelola migas ini penting, lantaran diperlukan adanya strategi terpadu untuk mengurangi konflik. “Komandonya adalah presiden, yang membawahi Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan instasi lain,” demikain diungkapkan  pengamat kebijakan energi, Darmawan Prasodjo, Kamis (19/12). Menurut Darmawan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara terkait pengelolaan industri migas saat ini. Pertama, tren produksi migas yang terus menurun sementara permintaan naik sehingga negara harus mengimpor minyak mentah dari luar negeri. “Terbukti sejak 2004 Indonesia keluar dari keanggotaan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC),” ujarnya. Darmawan mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan akan energi bukanlah hal yang negatif. Sebab, hal itu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. "Banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan, sehingga kebutuhan akan bahan bakar juga akan meningkat," jelasnya. (yahya/yo)