Nasib 8000 TKI Jadi ABK di Taiwan Memprihatinkan

JAKARTA (Pos Kota) - Bahas perlindungan sekitar 7.000-8.000 TKI di sektor kapal tangkapan ikan (fisherman) atau Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumuhur hadiri pertemuan tahunan ke 7 di Taipei, Taiwan. Permasalahan ABK di Taiwan, kata Jumhur, meliputi lingkungan kerja tidak kondusif di kapal-kapal saat beroperasi di laut lepas, jam kerja tidak terbatas hingga sangat melelahkan, ditambah lagi umumnya ABK bekerja pada pengguna perseorangan pemilik kapal yang bukan perusahaan. "Kita menghendaki perlakukan Taiwan terhadap ABK menjadi sangat bermartabat, manusiawi, serta dengan kontrak berbadan hukum dari perusahaan," tambah Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI yang menyertai Jumhur. Selain tuntutan perbaikan perlindungan bagi nasib ABK, Agusdin juga mencontohkan besaran gaji ABK yang mencakup 600 dollar AS per bulan masih dipandang belum layak, mengingat beban dan risiko para ABK tergolong tinggi selama bekerja di tengah laut. Menurutnya, persoalan lain dalam pertemuan tahunan ini meliputi permasalahan TKI sektor rumah tangga yang mencapai lebih 160 ribu atau 80 persen dari sekitar 208.000 TKI di Taiwan. Adanya TKI kaburan akibat situasi di rumah majikan yang tidak nyaman termasuk atas bujuk rayu pihak lain, emudian berpindah ke majikan berbeda. "Potensi TKI kabur di Taiwan mencapai belasan ribu sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan pada TKI itu sendiri baik secara hukum, korban ekploitasi di majikan lain, maupun rawan terhadap tindak perdagangan orang," ujarnya. TKI rumah tangga di Taiwan memperoleh gaji 15.840 NT per bulan atau sekitar Rp5,5 juta, namun bagi TKI yang mengalami perpanjangan kontrak telah ditetapkan Indonesia melalui kenaikan 19.047 NT (Rp 8 jutaan), dengan memperhatikan latarbelakangan pengalaman TKI yang sudah bekerja di Taiwan.(Tri) Foto ilustrasi