Ketua MPR Dukung Perubahan Undang undang Otonomi Daerah

SURAKARTA (Pos Kota) - Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketua MPR Sidarto Danusubroto mendukung adanya usulan untuk perubahan UU Otonomi Daerah (Otda). Sebab, UU Otda itu bisa memecah belah bangsa Indonesia. "Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Lha, kalau UU Otda  mengganggu, kami mendukung adanya perubahan," ungkap Sidarto kepada wartawan, di Solo, Jumat (15/11). Menurutnya, beberapa waktu lalu MPR mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak tentan amandemen (perubahan) UUD 1945, yang di dalamnya juga menyinggung otda. Ada arus yang menginginkan perubahan soal otda, tapi ada pula yang menyatakan, pembuat amandemen tempo hari merasa tidak melakukan kesalahan. "Kelompok ini menyalahkan pada aturan-aturan turunan dari UUD 1945, seperti UU Otda. Katanya banyak yang kebablasan. Pendapat seperti ini, kami di MPR tentunya juga sangat menghormati," ungkapnya. Sidarto menyatakan, yang terpenting dari semua itu adalah keutuhan NKRI. DPR dan pemerintah harus membuat UU yang selaras dengan UUD 1945. Dampak yang ada di masyarakat sekarang, juga harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sementara itu Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo menyatakan, UU Otda memang perlu diubah atau divesisi, sebab ia sudah merasakan dampaknya di daerah. Kalau UU Otda itu tetap dipertahankan, ia memperkirakan, antar daerah bertetangga akan timbul ketegangan-ketegangan. "Di Klaten ada sumber air, tapi inginnya dikuasai sendiri, daerah tetangganyan seperti Boyolali, tidak diberikan aliran air itu. Contoh kecil ini telah menimbulkan ketegangan," ujarnya. Ia menegaskan, dalam UUD 1945 dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam pengertian ini, kekayaan sumber daya alam di suatu daerah adalah dimanfaatkan untuk seluruh rakyat. "Jadi, kalau UU Otda itu diterus-teruskan, daerah kaya sumber daya alam, lama-lama akan minta merdeka, karena merasa bisa hidup sendiri dengan kekayaannya. Sedangkan daerah yang tidak punya sumber daya alam, akan jadi susah. Seperti Solo ini, 90 persen anggarannya yang sebesar Rp1,3 triliun itu, masih tergantung dari pusat," kata Rudy. (winoto/d)