Bulog Beli Gabah Langsung Dari Gapoktan

PALEMBANG (Pos Kota) - Dukung kawasan transmigran sebagai sentra produksi pangan, Perum Bulog membeli gabah/beras langsung dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau penggilingan padi. Bulog juga mengucurkan bantuan kredit untuk pembelian benih, pupuk dan herbitisida, kata Direktur Utama Perum Bolog Sutarto Alimoeso dalam Seminar Ketransmigrasian dengan tema "Revitalisasi Transmigrasi Indonesia" di Universitas Sriwijaya Palembang melalui Skema On Farm Kemitraan Sinergi, Selasa. Program ini,  merupakan kerjasama usaha tani antara Perum Bulog, instansi terkait di daerah, Gapoktan, perusahaan/distributor saprodi, perbankan dan mitra kerja pengadaan (MKP). "Kerjasama ini bertujuan membantu pembiayaan usaha tani, penyediaan saprodi, budidaya, penanganan panen dan pasca panen, serta pembelian seluruh hasil panen," jelas Sutarto Alimoeso saat menjadi pembicara dalam seminar transmigrasi tersebut. Konsep On Farm yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Divre Sumsel, sudah dikucurkan kredit sebesar Rp2,5 miliar bagi  17 kelompok tani (Koptan) atau 286 kepala keluarga yang menggarap lahan pertanian seluas 513 hektar. "Konsep ini berhasil, karena sampai saat ini tidak terjadi tunggakan oleh kelompok tani. Karena itu tahun depan kami akan memperluas lahan binaan hingga 1.000 hektar, dengan nilai kredit sebesar Rp6,4 miliar," ujarnya. Strategi Bulog, lanjutnya,  adalah dengan  membuat jaringan semut, yang merangkul gapoktan baik dikawasan transmigrasi maupun ditempat lain. Diharapkan dengan strategi tersebut dapat mendorong kawasan transmigrasi, hasil panennya berlebih (surplus), sehinnga   Bulog bisa menjadi eksportir pangan. "Cadangan beras Bulog sekarang mencapai 2,3 juta ton, dan akhir tahun  diharapkan masih 2 juta ton, sehingga Bulog tidak perlu mengimpor, tetapi menjadi eksportir," harap Sutarto. Pembicara lain Nabiel Almusawa yang juga anggota Komisi IV DPR RI dari  Fraksi PKS menambahkan, pengimplemantasian kemandirian pangan butuh political will dari Presiden, Menko Perekonomian, seluruh menteri dan kepala lembaga negara lainnya. "Kemandirian pangan adalah tanggungjawab lintas sektoral. Para elit harus yang pertama paham, bersemangat dan berkomitmen menjalankan konsepnya. Jika terjadi masalah, harus bersama-sama mencari solusinya," kata Nabiel. DPR sendiri, lanjutnya, pada tahun 2013 sudah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp1,454 triliun untuk subsidi benih dan Rp17,93 triliun untuk subsidi pupuk. (tri/sir)Teks Gbr- Dirut Perum Bulog Sutarto Ali Moeso berbicara di Seminar Ketransmigrasian di Universitas Sriwijaya Palembang. (tri)