PKS Disarankan Buka Badan Usaha

JAKARTA (Pos Kota) – Kader PKS atau partai politik lain lebih baik membuka badan usaha daripada korupsi. Didied Mahswara,      Direktur The President Center, menyatakan itu, Minggu (10/11).. Menurutnya, badan usaha itu bisa diwujudkan dengan relatif mudah. Parpol punya masa dan jaringan. Kalau dimanfaatkan secara optimal, maka badan usaha yang dimiliki parpol bisa maju. Sejauh ini, kalangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, dana partai dihasilkan dari iuran anggota.Terutama yang memiliki penghasilan atau siapa saja yang rela untuk memberikan sumbangan. Iuran termasuk dikenakan kepda kader yang mendapat gaji, seperti angota DPR dan DPRD. “Saya dengar PKS begitu. Apakah itu cukup untuk operasional partai, yang memang perlu dana besar?” kata Didied. Dewasa ini, PKS diguncang prahara korupsi sejak Lutfhi Hasa Ishaaq (LHI), mantan presiden partai, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap impor daging sapi. Ahmad Fathanah, kaki- tangan LHI, divonis 14 tahun penjara dan dendas Rp1 miliar oleh pengadilan Tipikor, Jakarta. Reaksi publik sangat keras karena kecewa kepada partai ini yang menyatakan berbasis Islam sekaligus sebagai partai dakwah, tapi sama dengan partai lain. Tudingan miring disikapi pimpinan PKS dalam bentuk kemarahan.  Pihaknya menolak anggapan bahwa PKS partai korup. Bahkan mengancam melaporkan yang besangkutan ke polisi. TAK MENGUNTUNGKAN Menurutnya, sorotan masyarakat terhadap kader PKS yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelas tidak menguntungkan bagi partai berbasis Islam itu. “Oleh karena itu, ke depan selain dari iuran perlu ada tambahan dana dari badan usaha yang dibentuk parpol,” ungkapnya. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, parpol butuh biaya tinggi, sehingga diperlukan berbagai sumber. Akibatnya banyak politisi menggerogoti keuangan negara. “Sekarang parpol mau bikin usaha tidak boleh, anggota DPR digaji tinggi tidak boleh, mau reses dengan dana aspirasi yang gede dilarang. Terus bagaimana parpol mau hidup,” katanya Agun menghendaki dana kampanye dibiayai negara. “Ini agar masyarakat pemilih bisa mendapatkan pilihan calon yang baik,” katanya. (winoto/bu)*