Kemenkeu Harus Berbenah

JAKARTA (Pos Kota) – Terbongkarnya kasus dugaan suap yang dilakukan Kasubdit Ekspor-Impor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Heru Sulastiyono, harus menjadi momentum untuk bersih-bersih di lembaga itu. Sebab, titik rawan untuk korupsi di institusi itu selama ini seperti sengaja dibiarkan. “Sekarang, yang harus dilakukan periksa dulu Bea Cukainya. Kali ini harus serius dan secara menyeluruh. Kalau berhenti pada Heru, nanti yang lain main-main lagi,” ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Ilim, kemarin. Dia menilai, Kementerian Keuangan tidak juga belajar berbenah secara internal. Karena kasus-kasus dugaaan korupsi terus berulang. “Sekarang kita pertanyakan, gimana pengawasan internalnya? Ini kan mulai kasus Gayus sampai sekarang belum terlihat perubahanya. Padahal Kemenkeu menjadi pilot project dalam reformasi birokrasi di lembaga negara, tapi kok masih saja terjadi korupsi,” katanya. Menurut Hifdzil, tidak berjalannya pengawasan internal selama ini memang merupakan pembiaran. Mungkin seriusnya pada eselon tiga dan eselon empat. Pada pejabat eselon dua dan satu tidak serius. “Jadi pengawasannya parsial saja. Seharusnya kan tidak boleh dibiarkan karena akan menjalar ke bawah,” ungkapnya. Seperti diketahui, Heru ditangkap Bareskrim Polri karena diduga menerima suap Rp11,4 miliar dari pengusaha. BUKAN PERTAMA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan kejadian saat ini bukan yang pertama kali. Untuk itu, penguatan sistem pengawasan dan pemberian sanksi tegas mutlak dilakukan. “KPK juga pernah gerebek Bea Cukai dan menemukan banyak kejanggalan. Tapi ini terus berulang karena sistem pemberian sanksi tidak berjalan,” tuturnya. Ia menilai, sistem-sistem yang membuka peluang melakukan korupsi di Bea Cukai dibiarkan begitu saja, tidak ditutup. Sehingga harus diinventarisir lagi titik-titik rawan suap menyuapnya di mana. RAWAN PENYELUNDUPAN Sementara itu, perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, ternyata rawan penyeludupan narkotika lewat jalan tikus dan pelabuhan tikus. Itu dikatakan Kasubdit Lintas Batas AKBP Aan Andrian dalam diskusi "Penyeludupan dan Peredaran Narkoba melalui wilayah RI-Malaysia di Kalimantan Utara", di Jakarta, Rabu. Acara itu dibuka Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko. "Selain itu, di pelabuhan resmi yang ada di perbatasan juga narkotika bisa diseludupkan karena perangkat pemindai tidak bisa memeriksa barang yang masuk karena jumlahnya cukup besar," kata Aan. Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan bagian Utara merupakan kawasan yang terbilang masih rawan. "Ini disebabkan belum sepenuhnya jalur perbatasan yang panjangnya mencapai 1.038 kilometer terawasi secara optimal," tutur Triyono. (johara/winoto/bu/ird)