Kementerian PU Salurkan DAK Rp10.1 Trilun ke Pemda

JAKARTA (Pos Kota)-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan  menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 10,1 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) tahun 2014 untuk penanganan masalah jalan, irigasi, sanitasi,dan air minum. “Dibanding tahun 2013 yang nilainya Rp 8,1 triliun, DAK pada tahun 2014 mengalami kenaikan. Salah satu alasan kenaikan  DAK bidang PU tahun ini karena pemerintah menyadari kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum belum memadai,” kata Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono didampingi Kepala Biro Hukum Setjen Kemen PU  Siti Martini dalam keterangan pers. Apalagi kapasitas pembiayaan Pemda tidak memadai untuk memelihara infrastruktur daerah yang jadi kewenangannya. DAK merupakan bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana untuk meningkatkan kapasitas Pemda tersebut. DAK bidang PU 2014 mayoritas  untuk penanganan jalan yakni  Rp 6,01 triliun. Sementara untuk keperluan irigasi, air minum dan sanitasi masing-masing dialokasikan senilai Rp2,28 triliun, Rp885 miliar dan Rp830 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 28 Pemerintah Provinsi. “Secara umum ada tiga kriteria penilaian untuk daerah yang layak dapat DAK, pertama adalah fasilitas fiskal daerah bersangkutan, lalu menurut indeks wilayahnya. Dua kriteria ini dilakukan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedang yang ketiga adalah dari sisi teknis yang dinilai oleh Kementerian PU,” tambah Taufik. Sementara itu Siti Martini mengungkapkan, sampai saat ini sistem pelaporan pemda terhadap kondisi wilayahnya  masih kurang bagus. Akibatnya Kementerian PU mengalami kesulitan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing pemda. “Jika mereka memberikan pelaporan secara disiplin kami menjadi mudah mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi. Jika memerlukan bimbingan teknis kami tidak segan-segan memberikan bantuan,” kata Martini. Berdasarkan data Kementerian PU, hingga saat ini provinsi yang pelaporan keuangan DAK-nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen). Sedangkan salah satu yang terendah adalah Jawa Timur sebesar 44 persen. “Jatim itu terhambat salah satunya karena permasalahan pembebasan tanah.” (faisal/sir) Teks Gbr- Staf Ahli Menteri  PU Taufik Widjojono didampingi Kabiro Hukum Setjen Kemen PU Siti Martini saat memebrikan keterangan pers. (faisal)