Villa Jendral Berdiri di Atas Tanah Negara

BOGOR (Pos Kota) - Sebuah bangunan mewah yang berdiri diatas bukit dekat kandang gajah, mengundang rasa penasaran Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan. Menteri Zulkifli dibuat kaget, ketika manajemen Taman Safari Indonesia (TSI) mengaku, bangunan tersebut berdiri diatas lahan negara dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Camat Cisarua, Tedy Pembang yang ada dilokasi, langsung dipanggil menteri. Kepada Menteri Zulkifli, Camat Tedy mengaku, pembongkaran oleh pihaknya, selalu mendapat perlawanan dari massa bayaran yang didatangkan pemilik villa yang notabene orang pejabat, pensiunan TNI dan pengusaha. "Saya mohon dukungannya ya pak Menteri. Villa ilegal ini selain tidak memiliki IMB juga berdiri di atas lahan negara. Yang punya Jenderal dan pejabat," kata Tedy kepada Menteri. Tedy meminta Menteri Kehutanan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait rencana pembongkaran vila ilegal awal Nopember mendatang di Puncak. Tedy mengungkapkan, di Kecamatan Cisarua ada 625 vila ilegal yang tercatat dan terdaftar berdiri pada tanah negara. "Itu mutlak ilegal. Ada vila punya Pak Sutiyoso, ada Wiranto, mantan Wapres Tri Sutrisno," katanya. "Kami butuh dukungan moril pak. Karena yang punya vila jenderal, pejabat dan pengusaha," paparnya. Ia mengaku, vila-vila milik pejabat tinggi sangat susah sekali disentuh, karena selalu menyewa preman saat Pemkab Bogor mau melakukan pembongkaran. Menanggapi pernyataan itu, Zulkifli mengatakan, akan membantu sekuatnya agar pembongkaran bisa berlangsung dengan lancar dan tiada halangan. "Pada prinsipnya kami mendukung," kata Zulkifli. Ia mengharapkan, pembongkaran vila terus berjalan dan area yang sempat dikuasai itu dikembalikan fungsinya sebagai tanah negara. Zulkifli memahami ketika ada permintaan lahan bekas vila yang dibongkar bisa kemudian digarap oleh penduduk setempat. "Akan dibicarakan lagi yang penting jangan terjadi jual beli lahan garapan setelah pembongkaran,"papar Zulkifli. (yopi/d)