Dinasti Politik di Banten Diklaim Sebagai Hasil Demokrasi

SERANG (Pos Kota) - Dinasti Ratu Atut Chosiyah dinilai beberapa kalangan cenderung lebih mementingkan hubungan kekeluargaan untuk duduki jabatan publik tanpa mempertimbangkan aspek kepatutan. Bahkan, sejumlah pejabat publik yang merupakan keluarga Ratu Atut dinilai tidak kompeten. Bagaimana tanggapan keluarga Gubernur Banten terkait itu ? Juru bicara keluarga Gubernur Banten, Fitron Nur Ikhsan menegaskan, politik dinasti Ratu Atut di Banten tidak melanggar konstitusi. Menurut Fitron, Atut dan keluarganya telah melalui sebuah proses demokrasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Fitron mengatakan, politik dinasti merupakan bungkusan akhir yang merupakan dampak dari sebuah sistem. "Ketika kita dampak dari sebuah dinasti politik, ini adalah bungkusan yang sudah terjadi. Akan tetapi, kita harus juga melihat bagaimana proses demokrasi sudah berjalan," kata Fitron. Hal yang sama dikatakan Tb Chaerul Jaman, adik tiri Ratu Atut Chosiyah. Menurut Jaman yang juga Wali Kota Serang tak ada yang salah dengan politik dinasti dan murni sebagai hasil dari demokrasi. "Apa yang selama ini dikatakan sebagai sebuah dinasti di Banten menurut saya adalah sebuah hasil dari demokrasi. Dan itu tak ada yang menyalahi aturan, kita tempuh sesuai dengan aturan yang ada," kata Jaman. Menurut Jaman, beberapa anggota keluarganya yang duduk di pemerintahan murni karena masyarakat percaya dengan mereka. Hal tersebut sesuai dengan kemampuannya, tidak asal tunjuk. "Dari beberapa keluarga, hanya beberapa yang duduk, yang tak duduk juga banyak. Kami juga oleh orang tua tak diarahkan untuk menempati posisi tertentu. Banyak yang berhasil, yang jadi rakyat biasa pun banyak," ujarnya. (haryono) Ratu Atut di Kantor KPK