Dirjen: Peran Pemda Bidang Transmigrasi Lebih Diperluas

JAKARTA (Pos Kota) - Melalui mekanisme KSAD (kerja sama antar daerah), program transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. "Jika sebelumnya peran Pemerintah  pusat amat dominan, maka melalui KSAD saat ini,  peran Pemda di bidang transmigrasi lebih diperluas," jelas Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) Jamaluddien Malik, Senin. Dengan program ini, lanjutnya, pemda asal transmigran bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan pemda daerah penempatan untuk membicarakan penempatan transmigran. "Pemerintah berharap KSAD di bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi," tambahnya. Jamaluddien Malik  meyakini bahwa pelaksanaan program transmigrasi selama ini telah membuktikan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja dengan berwirausaha. Karena itu, lanjutnya, dengan sistem desentralisasi  daerah diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. "Tapi dalam pelaksanaan program transmigrasi ini tetap memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan mulai dari  tahap perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaannya hingga proses monitoring dan evaluasinya, " ujarnya. Tahun 2013 ini kata Jamaluddien sebanyak 19 Gubernur dan 8 Bupati/Walikota sepakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan transmigrasi  yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dukungan ini dinyatakan dalam  Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU/Memorandum of Understanding) di bidang ketransmigrasian dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tujuan transmigrasi. "Melalui transmigrasi dibangun dan dikembangkan sebanyak 3.325 desa baru. Sebanyak 103 desa di antaranya berhasil dibangun menjadi ibu kota kabupaten dan 1 provinsi, serta 382 berkembang menjadi ibu kota kecamatan. (tri/sir)