Bank DKI Didesak Percepat Distribusi KJP

SETIABUDI (Pos Kota) - Bank DKI didesak untuk mempercepat pendistribusian dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari tiga bulan menjadi setiap bulan. Untuk memenuhi kebutuhan 410.767 penerima KJP, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengajukan anggaran pada APBD Perubahan Rp152,8 miliar "Kami berharap Bank DKI mau mencairkan dana KJP setiap bulan kepada para penerima KJP supaya dapat memenuhi kebutuhan rutin bulanan para siswa tersebut," kata Kepala Disdik DKI, Taufik Yudi Mulyanto didampingi       Kepala Program KJP DIsdik DKI, Happy Gustin. Disdik DKI lanjut Taufik tidak mengelola uang KJP karena seluruhnya dikelola Bank DKI. yang menyalurkan dana dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Terkait usulan KJP dari sekolah mulai tahun pelajaran 2013/2014 dilakukan online oleh operator sekolah yang sudah mendapatkan  Username  dan Password. Hasilnya ada 410.767 penerima KJP dari 5.979 sekolah negeri dan swasta yang terkoneksi dengan Disdik DKI. Adapun yang sudah mendapat kucuran dana KJP dari Bank DKI pada catur wulan pertama dan kedua: 292.142 siswa. Kepala Program KJP DIsdik DKI, Happy Gustin mengatakan, DIsdik mengajukan anggaran untuk KJP pada APBD Perubahan sebesar Rp 152,8 miliar. “Disdik DKI adendum kesepakatan dengan Bank DKI agar pencairan dilakukan setiap bulan supaya lebih memudahkan penerima KJP," katanya. Mencegah KJP salah sasaran, pihaknya mewajibkan siswa penerima KJP melaporkan penggunaan dana setiap bulan dengan diketahui Ketua RT dan RW setempat. Usulan KJP ditandatangani Ketua RT- RW, sehingga mereka diharapkan ikut memantau langsung kinerja penerima KJS. "Penerima KJS dapat dicopot haknya jika kedapatan merokok, narkoba atau kriminalitas. Pengurus RT-RW dan masyarakat dapat melaporkannya berikut bukti-bukti ke Disdik DKI dan haknya bakal hilang," ujar Happy. Secara terpisah pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan program KJP yang menjangkau siswa sekolah negeri dan swasta harus didukung berbagai pihak termasuk Bank DKI sebagai BUMD Pemprov DKI. “Bank DKI sebagai milik Pemprov DKI seharusnya mendukung penyaluran dana KJP secara tepat dan cepat kepada para penerimanya," katanya. (rachmi/sir)