JAKARTA (Pos Kota) - Wakil Sekjen PAN, Teguh Juwarno, menegaskan seharusnya dengan program pembuatan e KTP, permasalahan DPT seharusnya tidak ada lagi menjadi masalah. Karena tujuan program tersebut adalah mendata informasi wajib bagi warga negara yang salah satu manfaatnya bisa digunakan sebagai dasar untuk pendataan warga yang sudah memilik hak untuk memilih.
Teguh Juwarno
Namun program yang dibiayai dengan APBN senilai lebih dari RP 8 triliun itu dalam implementasi sangat amburadul.
“DPR sudah sahkan anggarannya yang sangat besar yaitu sebesar Rp 8 triliun. Semua kendala pendataan untuk DPT tidak ada lagi, " kata Teguh kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
"Tujuan dibuatnya e KTP itu salah satunya adalah untuk dijadikan basis pendataan pemilih. Namun program ini amburadul yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pemilu nanti,” ujarnya.
DPR sendiri dari sejak awal sudah memprediksi dan memperingatkan Mentri Dalam Negeri yang menjamin pelaksaaannya tepat waktu. Mendagri bahkan berjanji akan mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan tepat waktu.
"Mendagri Gamawan Fauzi tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya, " simpul Teguh Juwarno.
“Harusnya tidak ada alasan lagi ada data ganda, pemilih belum cukup umur terdaftar, orang yang sudah meninggal masih masuh DPT, dan lain-lain yang selama ini jadi masalah. Itu kan komitmen mereka untuk menyelesaikan, " kata mantan pembaca berita di RCTI itu.
"Masyarakat sudah cukup sabar menunggu selama ini dan mendagri sudah beberapa kali melanggar komitmen waktu, sekarang sudah seperti ini masih juga belum beres,” tegasnya.
Keterlambatan ini menurutnya akan sangat merugikan caleg, karena jika data yang tidak beres digunakan, maka tentunya ini melanggar prinsip pemilu yang adil dan anggota legislatif itu harusnya mendapatkan suara masyarakat yang sah tanpa ada kesalahan.
”Kalau ketidakberesannya signinfikan, maka tentunya pemilu harus diundur. Ini merugikan kami juga karena waktu kampanye akan semakin panjang. Kalau dipaksakan hasil pemilunya pasti tidak beres dan rawan manipulas. Kita ingin anggota-anggota DPR yang terpilih benar-benar pilihan rakyat. Rakyat harus mendapatkan haknya untuk memilih,” imbuhnya lagi.
SALING KLAIM
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Jazuli Juwaini mengatakan prihatin dengan permasalahan proses penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk pemilu 2014. Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bisa bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan.
"Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan? Bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU," kata Anggota Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya.
Jazuli juga menyesalkan pihak Kemendagri dan KPU yang saling menyalahkan. Menurutnya seharusnya antar instansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerjasama dan saling membantu, karena ini adalah pertaruhan kualitas pemilu ke depan.
"Kita ingin pemilu ke depen lebih berkualitas dan syaratnya dua (KPU dan Bawaslu), penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat yang menjadi tanggungjawab Kementrian Dalam Negeri," kata Jazuli. (prihandoko/d)

Teguh Juwarno: Program e-KTP Amburadul !
Kamis 12 Sep 2013, 17:42 WIB

Editor
[email protected] Follow Poskota
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Berita Terkait

Jakarta
Sempat Bantah Penonaktifkan NIK e-KTP DKI, Dukcapil: untuk Mengurangi Angka Golput
Kamis 04 Mei 2023, 19:29 WIB


Jakarta
Warga Harus Mencetak Ulang E-KTP Pasca DKI Berubah Status Menjadi DKJ
Senin 18 Sep 2023, 19:42 WIB

Jakarta
Buntut Wacana DKI Diubah Jadi DKJ, PKS Soroti Cetak Ulang E-KTP Buang-buang Anggaran
Kamis 21 Sep 2023, 07:02 WIB

Regional
Tak Punya NIK, 58 Warga Binaan Rutan Serang Rekaman KTP Buat Nyoblos Pemilu 2024
Jumat 22 Sep 2023, 14:45 WIB

Depok
Polemik Penggunaan KTP untuk Berobat bagi Warga Depok, Ini Penjelasan Wali Kota Mohammad Idris
Minggu 10 Des 2023, 17:06 WIB
News Update

Daerah
Upayakan TPA Bangkonol Bertahan, Pemkab Pandeglang Jalin Kerja Sama dengan Tangsel
14 Jul 2025, 22:53 WIB

Nasional
1.554 Guru Disiapkan, Satgas Sekolah Rakyat Pastikan tak Ada Siswa yang Dikeluarkan
14 Jul 2025, 22:25 WIB

HIBURAN
Lirik Lagu Cheri Cheri Lady dari Modern Talking, Banyak Digunakan di TikTok
14 Jul 2025, 21:58 WIB

Daerah
Lelah Selalu Dilanda Banjir, Warga Desa Campaka Purwakarta Curhat ke DPRD Jabar
14 Jul 2025, 21:12 WIB

Nasional
Pemeriksaan Kesehatan Wajib bagi Siswa Sekolah Rakyat, Menkes: Ini Bukan Penyaringan
14 Jul 2025, 20:54 WIB

HIBURAN
Film Horor Noise Raih 1 Juta Penonton dalam 18 Hari, Apakah Seru? Intip Sinopsisnya di Sini!
14 Jul 2025, 20:52 WIB

EKONOMI
PIP 2025: Syarat, Dokumen, Cara Daftar, Jadwal, hingga Besaran Saldo yang Cair
14 Jul 2025, 20:51 WIB

OLAHRAGA
Inilah Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025 yang Dipilih Gerald Vanenburg
14 Jul 2025, 20:39 WIB

EKONOMI
5 Industri yang Bisa Bikin Manusia Kaya di Masa Depan Menurut Timothy Ronald
14 Jul 2025, 20:34 WIB

JAKARTA RAYA
MPLS Dimulai, Wakil Wali Kota Bekasi Ingatkan Sekolah Hindari Perpeloncoan
14 Jul 2025, 20:32 WIB


JAKARTA RAYA
Hadirkan Promo EV Home Charging Service, Pengunjung Stand Up Fest 2025 Serbu Booth PLN
14 Jul 2025, 20:24 WIB


