Belanda Incar Bisnis Air di Libya

AMSTERDAM (Pos Kota) – Di mata pebisnis Belanda, Libya bukan hanya kaya minyak, melainkan juga kaya air. Berharap pertikaian, dan krisis politik di negeri Sang Kolonel ini segera berakhir, para pengusaha kakap negeri Kincir Angin itu mengincar bisnis air di negeri Tanduk Afrika itu.

Diketahui, pertemuan para pemimpin dunia yang menggelar pertemuan di Paris untuk membicarakan masa depan Libia, pekan lalu,  tak hanya membahas kelanjutan masa depan negeri Libya, kebebasan rakyat, mereka juga mempunyai agenda yang jelas untuk dibicarakan: Bagaimana mereka bisa diuntungkan secara ekonomis oleh Libya yang baru?

Perusahaan Belanda seperti Shell, Damen Shipyards, perusahaan bangunan BAM (Tebodin), Arcadis dan perusahaan penyedia pipa Libitco mengatakan sebenarnya masih terlalu dini untuk memikirkan kerjasama bisnis tersebut.

Selain itu, masih ada sanksi dunia internasional terhadap Libya, serta belum ada kestabilan pemerintahan. Sementara, kegiatan bisnis di Libia juga dinilai paling berbahaya menurut laporan analisa Dun & Bradstreet.

Dengan ‘Libya yang lama’, perusahaan Belanda masih terlihat aktif dalam skala yang kecil di pelbagai sektor. Tapi pada jangka panjang, Libya akan menjadi semakin menarik bagi Belanda, demikian pakar ekspor Bart Jan Koopman.

“Jika kestabilan bisa tercipta dalam pemerintahan Libya dalam jangka waktu dekat ini, maka ada potensi yang luar biasa kaya bagi negara ini. Sebagian besar tentunya datang dari industri minyak dan gas. Potensi sedemikian besar jadi bisa dipakai untuk membangun Libya dan ada kesempatan bagi Belanda untuk berbisnis dengan negara ini.”

FOSIL AIR MELIMPAH

Kecuali gas dan minyak, menurut Koopman ada beberapa bidang yang bisa menarik peran perusahaan Belanda, seperti misalnya agrikultur dan infrastruktur. Dan tentu saja air.

Sekarang Unicef dan Program Pangan Dunia harus menyediakan air minum bagi rakyat Libya. Padahal, di permukaan gurun Libya terdapat persediaan air yang melimpah.

Cadangan air Nubian Sandstone yang berumur 40 ribu tahun diperkirakan mengandung 150 ribu kilometer kubik air. Cadangan air ini terbentang dibawah Libya, Mesir, Sudan dan Ethiopia.

Pemimpin Libya “yang lama”, Muammar Khadafi, sudah memulai sebuah proyek mega pada tahun 80-an untuk bisa mengakses apa yang disebut sebagai air ‘fosil’: the Great Man Made River.

Dalam proyek itu, dia juga meminta bantuan pakar asing. Banyak karyawan yang terlibat dalam proyek bernilai miliaran ini. Misalnya Universitas Teknologi Delft Belanda bekerjasama dengan Institut UNESCO-IHE. Meskipun the Great Man Made River belum juga selesai, beberapa tahun belakangan Libia sudah membuat kota pelabuhan yang modern.

PELOPOR

Libia merupakan pelopor di kawasan regional bagi kerjasama internasional bidang perairan. demikian Neno Kukurich dari IGRAC, sebuah lembagi bagi penyediaan air bawah tanah di Delf, Belanda.

“Libya memainkan peran yang penting dalam rencana kerjasama regional dalam bidang perairan. Ini dimulai dengan worshop yang diadakan di Tripoli dan dilanjutkan dengan konferensi di Tripoli tahun 2008. Tidak lama sebelum perang, menetri perairan Libya memulai pusat pembagian air tanah. Jadi Libia juga ikut mendukung,” jelas Kukurich.

Rezim Khadafi membuat rencana sistem pembuangan air dan pelabuhan baru. “Karena persediaan air bawah tanah pada prinsipnya tidak menjanjikan, maka harus dicari alternatif lain, misalnya penggunaan kembali air limbah,” kata profesor  András Szöllösi-Nagy dari pusat pengetahuan perairan Unesco.

Dampak perang, antara lain pemboman NATO di pabrik yang memproduksi pipa leding bagi proyek Great Man Made River, juga menyebabkan hambatan bagi penyediaan sarana air minum.

Dalam pemulihan proyek mega seperti inilah, kesempatan bagi perusahaan Belanda. Juga di bidang lainnya di Libya, Belanda bisa terlibat dalam pembangunan kembali, kata  András Szöllösi-Nagy dari Unesco.

“Pengetahuan Belanda di bidang tehnologi air sangat unik di dunia. Saya yakin bahwa perusahaan Belanda akan terlibat dalam pelbagai fase. Tapi tentu saja semua tergantung pada masyarakat internasional, terutama PBB, untuk memutuskan apa yang akan dilakukan setelah perang,” tambahnya. (RNW/dms)