`Jangan Saling Sikut Cari Untung`

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI targetkan pengurangan warga miskin hingga 50 persen pada 2015. Dana sebesar Rp2,5 triliun siap digelontorkan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat tersebut.

Adapun saat saat ini menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, saat ini terdapat 160 ribu Kepala Keluarga (KK) masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk merealisasikan ini Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, membentuk kelompok kerja (pokja) Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta. Kelompok ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

“Kita berharap, jumlah keluarga miskin di Jakarta terus berkurang. Program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah digelar pemprov bisa berjalan sesuai rencana,” kata gubernur yang akrab disapa Bang Foke ini, Jumat (3/6).

Menurut Fauzi, upaya pengentasan kemiskinan terus digulirkan dengan harapan seluruh warga Jakarta bisa terangkat taraf hidupnya. “Menekan sampai pada titik nol tentu tidak mungkin. Tapi upaya ke arah itu harus terus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja ini memerlukan bantuan semua pihak, tidak hanya pemprov.”

Ia mencontohkan, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), beasiswa bagi siswa tidak mampu, program pengobatan gratis warga miskin dan sebagainya efektif menekan angka kemiskinan.

Sebab itu, kata Fauzi, program tersebut akan terus dilanjutkan dan akan dikembangkan lebih luas sehingga warga miskin lebih banyak mendapat kesempatan. “Pokja yang sudah ada harus pula mampu menembangkan diri dan mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif.”

Ade Ukard, ketua Jaingan Ekonomi Masyarakat Madani (Jeram), mengakui sejumlah program tersebut efektif mengetaskan kemiskinan. “Kami para LSM yang bergerak di bidang kemasyarakat juga meminta bang Foke terus menambah anggaran dan program untuk pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Sejak menjabat posisi gubernur pada 8 Oktober tahun 2007 lalu, kata Ade, bang Foke memang serius dengan program kemiskinan. “Porsi untuk menaggulangi warga miskin memang lebih besar di banding lainnya. Ini juga tercermin pada tiap APBD yang disahkan dewan.”

Ade mendesak DPRD DKI Jakarta terus mendorong gubernur untuk mengembangkan berbagai program. “Jangan malah dihambat. Program yang ada memang sudah dirasakan masyaakat. Jadi dewan harus mendorong agar lebih baik. Jangan saling sikut untuk mencari keuntungan pribadi,” tandasnya.

Sementara itu, Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta, mengungkapkan untuk tahun penurunan angka kemiskinan ditargetkan mencapau 10 persen. Artinya 2011 jumlah angka kemiskinan harus turun sebanyak 31.200 ribu warga dari total data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI sebanyak 312 ribu warga.

Cucu menjelaskan pada pelaksanaannya pengguliran dana penanganan kemiskinan terbagi dalam dua proses yakni secara langsung dan tidak langsung pada warga miskin. Beberapa program yakni dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN), Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), berasiswa bagi siswa tidak mampu, hingga program Muhammad Husni Thamrin (MHT) plus. “Untuk program MHT Plus, anggaran digunakan untuk pembenahan kawasan kumuh yang sebagian dihuni warga miskin,” jelas Cucu.

Program lainnya yakni pelatihan tenaga kerja bagi warga miskin, penyediaan usaha sektor informal sebagai pembinaan warga berpendapatan rendah, dan dana pendampingan program PNPM Mandiri yang digulirkan pemerintah pusat. Selain itu layanan pemakaman gratispun diberikan bagi warga miskin.

Lebih lanjut Cucu menyatakan selain pelayanan kesehatan terhadap warga miskin, Pemprov DKI juga fokus pada pengembangan tingkat ekonomi masyarakat. Diantaranya melalui pemberian pinjaman modal usaha. Seperti Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang digulirkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI. Tercatat sedikitnya dana Rp370 miliar bergulir dengan jumlah pemanfaat sebanyak 413.073 warga.

Menanggapi hal ini, Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI, meminta agar seluruh program tersebut dijalankan dengan baik. “Jangan ada aparat yang menunda-nunda program tersebut,” tandas Inggard.

Ia meminta bang Foke menindak tegas aparatnya yang tidak mampu melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. Masyarakat juga harus mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. “Warga Jakarta harus turut mengawasi progam-program yang sudah dianggarkan dalam APBD,” tandasnya.

(guruh/john/sir)