Awas, Bantuan Gempa Dikorupsi

MENTENG (Pos Kota) -Bantuan untuk korban bencana sangat berpotensi dikorupsi, selain susah dikontrol sehingga menyulitkan dalam audit. Dari sejumlah peristiwa bencana, kebocoran terjadi lebih dari 30 persen bahkan bantuan yang diperoleh paling banyak digunakan untuk operasional pengumpul

“Bantuan korban bencana sangat berpotensi disalahgunakan. Apalagi bantuan seperti ini miskin pengawasan dan sulit diaudit,” kata Koordinator Divisi Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas yang dihubungi Pos Kota, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, bantuan masyarakat untuk gempa di Padang sebaiknya diteruskan melalui lembaga resmi pemerintah seperti Depsos dan Bakornas, maupun ormas yang menampung dan menyalurkan bantuan dari masyarakat. Dengan demikian bisa dilacak.
Lebih lanjut Firdaus menuturkan pengalamannya. Dari penelitiannya, bantuan uang kepada korban gempa hampir separuhnya habis dipakai untuk biaya operasional. “Ini sungguh memilukan, dana untuk masyarakat justru lebih banyak dipakai panitia untuk biaya operasional hingga 50 persen. Mestinya untuk pengumpul dana bantuan ditekan.”

Dia juga mengungkapkan pengalaman saat bencana tsunami Aceh akhir tahun 2004. “Sangat…sangat banyak penyaluran bantuan yang tidak terpantau, sehingga kemungkinan untuk diselewengkan sangat besar,” tegasnya.

Dalam catatan ICW, ungkap Firdaus, saat bencana Aceh, 30 sampai 40 persen pengelolaan dana bencana pemerintah itu bermasalah.. “Terutama pada fase tanggap darurat, karena semua dianggap dalam kepanikan, emergency,” tambahnya.

DIPROYEKKAN

Koordinator ICW lainnya, Danang Widoyoko, menambahkan kondisi bencana memang potensi terjadi penyimpangan. Apalagi dalam pengadaan logistik tidak ada tender. “Tapi itu mestinya hanya berlangsung saat  tanggap darurat selama dua bulan dari bencana,” katanya. “Kenyataannya yang terjadi setelah berbulan-bulan masih saja terjadi penunjukan.”

Karena itu, katanya, jangan heran bila bencana seperti ini justru dijadikan arena mencari proyek atau seperti diproyekkan dan cari keuntungan oleh kelompok-kelompok tertentu. “Dan ini sudah sering terjadi di banyak tempat dan selalu berulang,” tambahnya.

TAK PUNYA
PERIKEMANUSIAAN

Ketua FKB DPR Marwan Djafar mengingatkan kalau sampai ada pihak atau oknum yang menyelewengkan atau mengkorupsi, maka orang-orang itu tidak punya prikemanusiaan. “Entah apa lagi kata-kata yang pantas bagi orang-orang yang menari di atas penderitaan saudara kita itu,” kata Marwan di Gedung DPR kemarin.

Sosiolog dari UGM Joko Dwianto sangat prihatin bila bantuan masyarakat yang dikumpulkan untuk korban gempa justru diselewengkan. Kalau ini terjadi benar-benar lebih memprihatinkan lagi.

“Kegiatan tersebut spontan dan timbul atas rasa solidaritas kemanusiaan justru seharusnya dihargai bukan dikhianati apalagi diselewengkan untuk kepentingan sendiri,” katanya. “Karena itu kita berharap hendaknya dikelola dan disalurkan.”

SALURKAN KE BNPB
Kepala Biro  Humas Depsos Heri Kristanto mengatakan semua penerimaan dan penyaluran dana bantuan korban gempa di Sumatera Barat, dikoordinir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  “Kebijakan tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyimpangan dana bantuan,” kata Heri saat dihubungi kemarin

Departemen Sosial mengimbau masyarakat, LSM, mahasiswa. Ormas dan lembaga lainnya agar tidak meminta sumbangan di jalan-jalan. Hal ini bisa dimanfaatkan kalangan tertentu untuk mencari keuntungan. “Kalau memang ingin menyumbang, salurkan melalui BNPB agar sampai pada yang berhak dan terjamin karena selalu dilakukan audit,” ujarnya.

Bantuan untuk korban gempa di Padang, Sumatera Barat hingga kemarin terus mengalir. Selain dari dalam negeri, juga dari dunia internasional. Sebesar 300.000 dolar AS atau sekitar Rp30 M diberikan Pemerintah AS. Menurut siaran pers Kedubes AS, di Jakarta, Jumat, bantuan tersebut  akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat yang paling mendesak, terutama dalam mendistribusikan bahan-bahan bantuan non-pangan.

Selain dana,  Pemerintah AS juga mengirimkan Tim Bantuan Tanggap Darurat (Disaster Assistance Response Team – DART) yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia.  Kedutaan Besar AS juga telah mengirimkan tim pendahulu dari Jakarta untuk memantau tingkat kerusakan dan kondisi warga AS yang berada di wilayah Padang.

Presiden AS Barack Obama, saat menyampaikan ungkapan belasungkawa atas korban gempa, “Amerika Serikat selalu siap untuk membantu Indonesia pada masa sulit seperti ini,” katanya seperti siaran pers yang dikirim.

(tri/nk/inung/deny/us/o)@